PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh Wahid Hamdan

( Tugas MK. Hukum Lingkungan, Porgram Magister Ilmu Lingkungan, Unila)

1. I. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningakatan kualitas hidup itu sendiri. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan.

Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan di dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya.

Keberadaan sumberdaya alam, air, tanah dan sumberdaya yang lain menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Kita tidak dapat hidup tanpa udara dan air. Sebaliknya ada pula aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi keberadaan sumberdaya dan lingkungan di sekitarnya. Kerusakan sumberdaya alam banyakd itentukan oleh aktivitas manusia. Banyak contoh kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah serta kerusakan hutan yang kesemuanya tidak terlepas dari aktivitas manusia, yang pada akhirnya akan merugikan manusia itu sendiri.

Pembangunan merupakan pertumbuhan ekonomi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi ini, sering terjadi pacuan pertumbuhan yang seringkali menimbulkan dapat yang tidak terduga terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosial. Pembangunan yang dilakukan dengan menggali dan mengekslorasi sumber daya alam sering kali tanpa pemerdulikan lingkungan, sehingga  menyebabkan memburuknya kondisi lingkungan dan menimbulkan berbagai masalah Pengelolaan pembangunan yang diperkirakan mempunyai dampak terhadap lingkungan dipersyaratkan untuk memperhatikan lingkungan hidup.

Dalam perkembangannya, maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML).  Pada pasal 15 Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menetapkan : bahwa Baku Mutu Lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktivitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat tertentu, jika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal tersebut depat diklarifikasikan sebagai suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat diproses secara hukum ke pengadilan.  Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan yang diinformasikan melalu media masa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, agar diproses menurut ketentuan hukum yang ada.

Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari penggunaan sumberdaya alam; namun eksploitasi sumberdaya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan. Banyak faktor yang menyebabkan kemerosotan kualitas lingkungan serta kerusakan lingkungan yang dapat diidentifikasi dari pengamatan di lapangan, oleh sebab itu dalam makalah ini dicoba diungkap secara umum sebagai gambaran potret lingkungan hidup, khususnya dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan hidup dan penegakkan hukum lingkungan di era otonomi daerah.

1. II. PERUMUSAN PERMASALAHAN

Adapun perumusan masalah pada tulisan ini adalah :

“Bagaimana kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada era otonomi daerah dan penegakkan hukum lingkungan pada era otonomi daerah.?”.

1. III. TUJUAN PENULISAN MAKALAH

Tujuan dari penulisan ini adalah :

“Untuk menjelaskan perkembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta penegakkan hukum  lingkungan pada era otonomi daerah ”.

1. IV. PEMBAHASAN

A. Sekilas Sejarah Hukum Lingkungan di Indonesia

Sejarah perkembangan hukum lingkungan di Indonesia terlihat pada peraturan perundang-undangan yang ada sejak zaman penjajahan Belanda, hingga sekarang ini. Adapun perkembangannya dapat dibagi dalam tiga zaman, yaitu:

1. 1. Zaman Pra Kemerdekaan

1. a. Zaman Hindia Belanda

Untuk pertama kali, aturan mengenai lingkungan hidup adalah mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang, yaitu Parelvisschherij, dan Sponsenvisscherijordonanntie (Stb, 1916 No. 157), dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916. Dua ordonansi tersebut dalam rangka mengatur jenis-jenis mutiara dan bunga karang yang ada di  ilayah Hindia Belanda, dengan jarak tiga mil laut dari pantai-pantai Hindia Belanda.

Pada tanggal 26 Mei 1920 dengan Penetapan Gubernur Jenderal No. 86 telah diterbitkan Visscherijordonanntie (Stb. 1920 No. 396). Ordonansi ini mengatur perikanan untuk melindungi keadaan ikan, dan yang termasuk keadaan ikan meliputi pula telur ikan, benih ikan, dan kerang. Ordonansi lain di bidang perikanan adalah Kustvisscherijordonnatie (stb. 1927 No. 144), berlaku  sejak tanggal 1 September 1927.

Ordonansi yang sangat penting bagi lingkungan hidup adalah  hinderordonnatie (Stb. 1926 No. 266, yang diubah/ditambah, terakhir dengan Stb 1940 No, 450),  yaitu Ordonansi Gangguan. Di dalam Pasal 1 Hinderordonanntie ini ditetapkan larangan mendirikan tanpa izin tempat-tempat usaha, dan ditetapkan pula berbagai pengecualian atas larangan ini.  ordonansi lain di bidang perlindungan satwa adalah Dierenbeschermingordonnatie (Stb. 1931 No. 134), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1931 untuk seluruh wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan yang berdekatan dengan ordonansi ini adalah ordonansi tentang  perburuan, yaitu Jachtordonnatie (Stb. 1940 No. 733), yang berlaku laku untuk Jawa dan Madura sejak 1 Juli 1940. Jachtordonnantie 1940 ini mencabut Jachtordonnatie Java en Madoera 1931 (Stb. 1931 No. 133). Di bidang perusahaan yaitu Bedriffsreglementeringsordonantie 1934 (Stb 1938 No. 86 jo. Stb. 1948 No. 224).

Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsor- ordonnantie 1941 (Stb. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar alam dan suaka-suaka margasatwa, yailu Natuurmonumentenen en Wildreservatenordonnatie 1932 (Sih. 1932 No. 17). Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia), yang berlaku terhadaphadap suaka-suaka alam dengan perbedaan atas suaka-suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.

Dalam hubungan dengan pembentukan kota telah dikeluarkan Stadsvormingsordonanntie (Stb. 1948 No. 168), disingkat SVO, yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948. Oleh karena Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka ordonansi tersebut ditetapkan di wilayah yang secara de facto diduduki Belanda.

1. b. Zaman Jepang

Pada waktu zaman pendudukan Jepang, hampir tidak ada peraturan perundang- ndangan di  idang lingkungan hidup yang dikeluarkan, kecuali Osamu S. Kanrei No. 6, yaitu mengenai larangan menebang pohon aghata, alba dan balsem tanpa izin Gubernur Jenderal Jepang (Gunseikan). Peraturan perundangundangan di waktu pendudukan Jepang itu terutama ditujukan untuk memperkuat kedudukan penguasa Jepang pada saat itu. Kayu aghata, alba, dan balsam diperkirakan merupakan bahan baku untuk membuat pesawat peluncur yang digunakan untuk mengangkut logistik tentara Jepang.

1. 2. Zaman Kemerdekaan (termasuk di Era Otonomi Daerah)

Berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan sesudah proklamasi kemerdekaan hanya mengatur satu segi lingkungan hidup, dan peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial. Usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang-undang yang mengatur lingkungan hidup yang bersifat komprehensif integral dimulai pada tahun 1972, yaitu usaha yang untuk pertama kali dirintis oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup. Panitia ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1972 dan bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja Pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.

Konsep rancangan yang disusun pada waktu itu berjudul “Rancangan Undang- ndang Tentang Pokok – pokok Pengembangan Lingkungan Hidup”. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan sampai Oktober 1976 mencatat 23 undang-undang termasuk ordonansi, 39 Peraturan Pemerintah, 5 Keputusan Presiden, 2 Instruksi Presiden, 46 Peraturan/Keputusan Menteri, 4 Keputusan Direktur Jenderal, dan 31 Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan dalam bidang kehutanan, pengairan, pertanian, pertambangan, perindustrian, kependudukan/ permukiman, kesehatan, radiasi, kehewanan/perikanan.

.

Dari hasil inventarisasi tersebut, maka penyusunan rancangan awal perundang-ndangan tentang lingkungan hidup pada tahun 1976 menghadapi kenyataan bahwa:

1.  Segi-segi lingkungan hidup telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- ndangan yang telah berlaku

2. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam.

3. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat parsial-sektoral.

Dengan demikian, rintisan usaha penyusunan suatu konsep rancangan undang – undang tentang lingkungan hidup yang bersifat holistik pada waktu itu menghadapi masalah yaitu bagaimana memasukan wawasan lingkungan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sebenarnya ada dua alternative yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Memperbaharui setiap undang-undang denganmemasukkan wawasan lingkungan yang telah diperbaharui tersebut kemudian disusun peraturan pelaksanaannya.
2. Disusun satu undang-undang baru yang berwawasan lingkungan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus sebagai dasar penetapan peraturan pelaksanaan untuk masing-masing segi lingkungan hidup. Undang-undang yang demikian bersifat sebagai payung bagi peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan hidup

.

Dari kedua alternatif tersebut, maka alternatif kedua yang kemudian dipilih Mengingat bahwa materi muatan undang-undang tentang lingkungan hidup adalah demikian luasnya, maka tidaklah mungkin untuk mengaturnya secara terperinci dalam satu undang-undang. Oleh karena itu, dapat ditempuh pengaturan ketentuan-ketentuan pokok yang memuat asas-asas dan prinsip-prinsipnya saja. Dengan cara demikian, undang-undang tentang lingkungan hidup merupakan ketentuan payung (umbrella act). Pemilihan alternatif ini dilandasi suatu kesadaran bahwa implementasi undang-undang tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian pada masyarakat.

Pengaturan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara nasional baru terlaksana pada tahun 1982 yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 sebagai langkah pertama, Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (PAN) mengadakan rapat Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pencegahan Pencemaran pada tahun 1971. Sebagai persiapan menjelang Konferensi Stockholm yang menyelenggarakan sebuah seminar tentang “Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional” di Bandung yang berlangsung dari tanggal 15 sampai dengan 18 Mei 1972.

Tindak lanjut dari Konferensi Stockholm, Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Interdepartemental yang disebut Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup berdasarkan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1972. Panitia tersebut diketuai oleh Men PAN/Wakil Ketua BAPPENAS, sedangkan sekretariatnya ditempatkan di LIPI. Panitia ini berhasil merumuskan program pembangunan lingkungan dalam wujud Bab 4 dalam Repelita berdasarkan butir 10 Pendahuluan BAB III GBHN 1973-1978. Dengan Keputusan Presiden No, 27 Tahun 1975 telah dibentuk Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dengan tugas pokok menelaah secara nasional pola-pola permintaan dan persediaan serta perkembangan teknologi, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang, dengan maksud menilai implikasi sosial, ekonomi dan politik dari pola-pola tersebut, untuk dijadikan dasar penentuan kebijakan pemanfaatan serta pengamannya sebagai salah satu sumber daya pembangunan nasional. GBHN yang ditentukan oleh MPR tahun 1978 itu menggariskan langkah untuk pembinaan pengelolaan lingkungan hidup.

Aparatur pemerintah dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup telah diangkat untuk pertama kalinya dalam kabinet, yaitu dalam Kabinet Pembangunan III, seorang menteri yang mengkoordinasikan aparatur pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Menteri tersebut adalah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1978 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1978

Selanjutnya baru pada tahun 1982 adanya peraturan yang mengatur struktur dan fungsi penataan lingkungan. Peraturan yang mengatur tersebut adalah Undang – ndang Nomor 4 Tahun 1982, vang disahkan pada tanggal 11 Maret 1982 tentang Undang-undang Lingkungan Hidup yang disingkat UULH

Dipandang dari sudut sifatnya, maka peraturan perundang-undangan sampai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1982 merupakan produk – produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan (use-oriented law). Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982, dimulailah tahap baru, yaitu tahap pengembangan peraturan perundang – undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri (environmentoriented law). Tahap berikutnya keluarlah berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, yang berorientasi pada lingkungan, dengan sifat dan wataknya lebih mengikuti sifat dan hakikat lingkungan sendiri yang bersifat ekologis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menandakan awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integrasi dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya sekadar berperan serta, tetapi juga mampu berperan serta secara nyata.

Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi usaha pengelolaan lingkungan hidup Indonesia yang memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Pada tahun 1997 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ini memuat norma-norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundangundangan mengenai perairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain. Adapun pertimbangan penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disahkan tanggal 19 September 1997 sebagai ganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 adalah:

a. bahwa lingkungan Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara;

b. bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan untuk mencari kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan;

c. bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup;

e. bahwa kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga pokok materi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;

f.   Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e di atas perlu ditetapkan Undang – undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat norma – norma hukum lingkungan, yang menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan lingkungan hidup. Oleh karena materi cakupan lingkungan hidup sangat luas yang meliputi ruang angkasa, perut bumi dan dasar laut, juga meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, dan sumber daya buatan. Dengan demikian, materi lingkungan hidup ini tidak mungkin diatur dalam satu undang-undang secara lengkap, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa.

Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 hanya mengatur ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup saja, sehingga undang-undang ini berfungsi sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan untuk penyesuaian peraturan perundang-undangan yang telah ada maupun yang akan ada.

Selanjutnya pada era otonomi daerah lahir Undang-Undang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup (PPLH) no 32 tahun 2009 yang merupakan pengganti UU LH no 23 tahun 1997.  UU PPLH ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. A. Hukum Lingkungan Menempati Titik Silang Bidang Hukum Lainnya

Hukum lingkungan yang merupakan bidang ilmu baru dalam dunia ilmu hukum dalam perkembangannya, hukum lingkungan termasuk ilmu hukum yang tidak berjenis kelamin (maksudnya tidak termasuk hukum publik atau hukum privat). Oleh karena itu, hukum lingkungan dapat menempati titik silang bidang hukum lainnya yang sudah ada sebelumnya, baik hukum publik maupun hukum privat Maksudnya adalah hukum lingkungan berkaitan dengan bidang hukum pidana, hukum administrasi, hukum tata negara, hukum internasional, hukum pajak, hukum agraria, hukum Islam, hukum perdata, dan lain-lain, sehingga penegakkan hukumnya juga menempati titik silang bidang hukum lainnya. Dalam lapangan hukum pidana terdapat beberapa ketentuan pidana yang tercantum dalam beberapa perundang-undangan lingkungan. Hal ini menunjukkan adanya ketentuan pidana bagi pelanggar lingkungan hidup.

Dalam hukum pidana terutama ditunjukkan pada suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, adapun perbuatan yang diancam dengan pidana menurut perundang-undangan lingkungan adalah perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan. Dua perbuatan tersebut, memang diancam pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam perundang-undangan lingkungan.

Di bidang hukum administrasi menunjukkan bahwa bagian terbesar hukum lingkungan merupakan hukum administrasi. Aspek hukum administrasi ini tampak dengan peran pemerintah dalam memberikan perizinan untuk mengelola sumber daya alam dan melakukan langkah-langkah penyelamatan lingkungan apabila ketentuan perizinan yang disyaratkan dilanggar. Hukum lingkungan yang menempati bidang hukum administrasi lebih lanjut dibahas pada berikutnya Dalam lapangan hukum internasional, misalnya masalah pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia saja, tetapi sudah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan juga semakin meluas, kadang-kadang melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut dan sebagainya. Sebagai contoh kebakaran hutan di Sumatera atau Kalimantan dengan mudah asapnya merembet ke Malaysia, Singapura, Philipina, Brunei dan juga sebaliknya. Semua ini memerlukan pengaturan khusus yang bersifat supranasional, sehingga setiap negara untuk turut serta menanggulanginya dengan konferensi atau konvensi internasional.

Hukum lingkungan juga menempati hukum pajak, karena masalah pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikenakan pajak, sebagai pengganti beban pencemaran dan perusakan lingkungan. Jadi, ada ketentuan perpajakan yang mengatur lingkungan dalam rangka untuk mengurangi dan mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Begitu juga dengan masalah-masalah ketatanegaraan, bahwa hukum lingkungan tidak kurang pentingnya dalam masalah-masalah ketatanegaraan, karena berkaitan dengan pengelolaan negara yang sesuai dengan alam lingkungan Indonesia. Berkaitan dengan hukum tata negara, juga aspek hukum agraria, maka kaitan dengan UUD 1945 dan tata negara, dapat merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, termasuk di dalamnya ruang angkasa. Dengan demikian, pemberian hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain harus juga memperhatikan kepentingan lingkungan. Sebagai contoh, apabila tanah dirusak atau dipergunakan yang mengakibatkan tercemar atau rusaknya lingkungan, maka hak atas tanah tersebut dapat dicabut.

Hukum lingkungan yang menempati hukum Islam dan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur’an, al- Hadits dan Ijtihad memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai masalah lingkungan hidup. Banyak ayat dan hadits di samping hasil ijtihad para ulama yang menjelaskan masalah sekitar lingkungan hidup. Islam yang merupakan agama rakhmatan lil ‘alamin menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Islam dengan praktek rakhmatan lil ‘alamin menjawab tantangan global terhadap lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Hukum lingkungan yang menempati hukum perdata berkaitan dengan masalah – masalah kerugian akibat perusakan dan pencemaran, sehingga menimbulkan adanya tuntutan ganti kerugian, perbuatan melanggar hukum dan penyelesaian sengketanya baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

1. B. Pembangunan Nasional dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan pembangunan nasional perlu memperhatikan tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara seimbang, hal ini sesuai dengan hasil Konperensi PBB tentang Lingkungan Hidup yang diadakan di Stockholm Tahun 1972 dan suatu Deklarasi Lingkungan Hidup KTT Bumi di Rio de Janeiro Tahun 1992 yang menyepakati prinsip dalam pengambilan keputusan pembangunan harus memperhatikan dimensi lingkungan dan manusia serta KTT Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg Tahun 2002 yang membahas dan mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup.

Bagi Indonesia, mengingat bahwa kontribusi yang dapat diandalkan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan sumber devisa serta modal pembangunan adalah dari sumberdaya alam, dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam mempunyai peranan penting dalam perekonomian Indonesia baik pada masa lalu, saat ini maupun masa mendatang sehingga, dalam penerapannya harus memperhatikan apa yang telah disepakati dunia internasional. Namun demikian, selain sumberdaya alam mendatangkan kontribusi besar bagi pembangunan, di lain pihak keberlanjutan atas ketersediaannya sering diabaikan dan begitu juga aturan yang mestinya ditaati sebagai landasan melaksanakan pengelolaan suatu usaha dan atau kegiatan mendukung pembangunan dari sektor ekonomi kurang diperhatikan, sehingga ada kecenderungan terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumberdaya alam yang ada serta penurunan kualitas lingkungan hidup.

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi dan lingkungan. Secara umum dapat dikatakan bahwa hampir seluruh jenis sumberdaya alam dan komponen lingkungan hidup di Indonesia cenderung mengalami penurunan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu. Dalam pelaksanaan pembangunan di era Otonomi Daerah, pengelolaan lingkungan hidup tetap mengacu pada Undang-undang No 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam melaksanakan kewenangannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dalam pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi mempunyai 6 kewenangan terutama menangani lintas Kabupaten/Kota, sehingga titik berat penanganan pengelolaan lingkungan hidup ada di Kabupaten/ Kota. Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri No 045/560 tanggal 24 Mei 2002 tentang pengakuan Kewenangan/Positif List terdapat 79 Kewenangan dalam bidang lingkungan hidup.

Sejalan dengan lajunya pembangunan nasional yang dilaksanakan permasalahan lingkungan hidup yang saat ini sering dihadapi adalah kerusakan lingkungan di sekitar areal pertambangan yang berpotensi merusak bentang alam dan adanya tumpang tindih penggunaan lahan untuk pertambangan di hutan lindung. Kasus-kasus pencemaran lingkungan juga cenderung meningkat. Kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan 3 penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan perkotaan. Sungai-sungai di perkotaan tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga. Kondisi tanah semakin tercemar oleh bahan kimia baik dari sampah padat, pupuk maupun pestisida. Masalah pencemaran ini disebabkan masih rendahnya kesadaran para pelaku dunia usaha ataupun kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat dengan kualitas lingkungan yang baik. Dengan kata lain permasalahan lingkungan tidak semakin ringan namun justru akan semakin berat, apalagi mengingat sumberdaya alam dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut maka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan ditingkatkan kualitasnya dengan dukungan penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas, sumberdaya manusia yang berkualitas, perluasan penerapan etika lingkungan serta asimilasi sosial budaya yang semakin mantap Perlu segera didorong terjadinya perubahan cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan melalui internalisasi kedalam kegiatan/proses produksi dan konsumsi, dan menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial serta pendidikan formal pada semua tingkatan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan, sektor Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup perlu memperhatikan penjabaran lebih lanjut mandat yang terkandung dari Program Pembangunan Nasional, yaitu pada dasarnya merupakan upaya untuk mendayagunakan sumberdaya alam yang dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang

Hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development – WSSD) di Johannesburg Tahun 2002, Indonesia aktif dalam membahas dan berupaya mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup, maka diputuskan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan dating dengan bersendikan pada pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilarpilar yang saling tergantung dan memperkuat satu sama lain.

Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan ekosistem untuk mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Konsep ini mengandung dua unsur :

v     Yang pertama adalah kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar bagi golongan masyarakat yang kurang beruntung, yang amat perlu mendapatkan prioritas tinggi dari semua negara.

v     Yang kedua adalah keterbatasan. Penguasaan teknologi dan organisasi sosial harus memperhatikan keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini dan di masa depan.

Hal ini mengingat visi pembangunan berkelanjutan bertolak dari Pembukaan Undang –  ndang Dasar 1945 yaitu terlindunginya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; tercapainya kesejahteraan umum dan kehidupan bangsa yang cerdas; dan dapat berperannya bangsa Indonesia dalam melaksankan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, visi pembangunan yang kita anut adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh karena itu fungsi lingkungan hidup perlu terlestarikan.

Kebijakan pembangunan Nasional menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan ketiga pilar pembangunan yaitu bidang ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dalam penerapan prinsip Pembangunan Berkelanjutan tersebut pada Pembangunan Nasional memerlukan kesepakatan semua pihak untuk memadukan tiga pilar pembangunan secara proposional. Sejalan dengan itu telah diupayakan penyusunan Kesepakatan Nasional dan Rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan melalui serangkaian pertemuan yang diikuti oleh berbagai pihak. Konsep pembangunan berkelanjutan timbul dan berkembang karena timbulnya kesadaran bahwa pembangunan ekonomi dan sosial tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan hidup.

D. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh system pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hokum dan perundangan, informasi serta pendanaan. Sifat keterkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari esensi lingkungan telah membawa konsekuensi bahwa pengelolaan lingkungan, termasuk system pendukungnya tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi terintegrasikan dan menjadi roh dan bersenyawa dengan seluruh pelaksanaan pembangunan sektor dan daerah.

1.   Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam bidang lingkungan hidup memberikan pengakuan politis melalui transfer otoritas dari pemerintah pusat kepada daerah:

1. Meletakkan daerah pada posisi penting dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Memerlukan prakarsa lokal dalam mendesain kebijakan.
3. Membangun hubungan interdependensi antar daerah
4. Menetapkan pendekatan kewilayahan.

Dapat dikatakan bahwa konsekuensi pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 25 Tahun 2000, Pengelolaan Lingkungan Hidup titik tekannya ada di Daerah, maka kebijakan nasional dalam bidang lingkungan hidup secara eksplisit PROPENAS merumuskan program yang disebut sebagai pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Program itu mencakup :

1. Program Pengembangaan dan Peningkatan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui inventarisasi dan evaluasi, serta penguatan sistem informasi. Sasaran yang ingin dicapai melalui program ini adalah tersedia dan teraksesnya informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, baik berupa infrastruktur data spasial, nilai dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup oleh masyarakat luas di setiap daerah.

1. Program Peningkatan Efektifitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam.

Tujuan dari program ini adalah menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup hutan, laut, air udara dan mineral. Sasaran yang akan dicapai dalam program ini adalah termanfaatkannya sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri secara efisien dan berkelanjutan. Sasaran lain di program adalah terlindunginya kawasan-kawasan konservasi dari kerusakan akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak terkendali dan eksploitatif

1. Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan, serta kegiatan industri dan transportasi. Sasaran program ini adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

1. Program Penataan Kelembagaan dan Penegakan Hukum, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan hukum untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. Sasaran program ini adalah tersedianya kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kuat dengan didukung oleh perangkat hukum dan perundangan serta terlaksannya upaya penegakan hukum secara adil dan konsisten.

1. Progam Peningkatan Peranan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya alam dan Pelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sasaran program ini adalah tersediaanya sarana bagi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sejak proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan.

2. Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Sisi lemah dalam  elaksanaan peraturan perundangan lingkungan hidup yang menonjol adalah penegakan hukum, oleh sebab itu dalam bagian ini akan dikemukakan hal yang terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Dengan pesatnya pembangunan nasional yang dilaksanakan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa sisi lemah, yang menonjol antara lain adalah tidak diimbangi ketaatan aturan oleh pelaku pembangunan atau sering mengabaikan landasan aturan yang mestinya sebagai pegangan untuk dipedomani dalam melaksanakan dan mengelola usaha dan atau kegiatannya, khususnya menyangkut bidang sosial dan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana Tindak Pembangunan Berkelanjutan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan meningkatkan kualitas lingkungan melalui upaya pengembangan sistem hukum, instrumen hukum, penaatan dan penegakan hokum termasuk instrumen alternatif, serta upaya rehabilitasi lingkungan. Kebijakan daerah dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup khususnya permasalahan kebijakan dan penegakan hukum yang merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup di daerah dapat meliputi.

1. Regulasi Perda tentang Lingkungan.
2. Penguatan Kelembagaan Lingkungan Hidup.
3. Penerapan dokumen pengelolaan lingkungan hidup dalam proses perijinan
4. Sosialisasi/pendidikan tentang peraturan perundangan dan pengetahuan lingkungan hidup.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi dengan instansi terkait dan stakeholders
6. Pengawasan terpadu tentang penegakan hukum lingkungan.
7. Memformulasikan bentuk dan macam sanksi pelanggaran lingkungan hidup.
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.
9. Peningkatan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitasnya, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, kepentingan pelestarian sering diabaikan sehingga menimbulkan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan ternyata juga menimbulkan konflik sosial maupun konflik lingkungan. Dengan berbagai permasalahan tersebut diperlukan perangkat hukum perlindungan terhadap lingkungan hidup, secara umum telah diatur dengan Undang-undang No.4 Tahun 1982. Namun berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan berbagai ketentuan tentang penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka dalam Undang – undang Pengelolaan Lingkungan Hidup diadakan berbagai perubahan untuk memudahkan penerapan ketentuan yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan yaitu Undang-undang No 4 Tahun 1982 diganti dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaanya. Undang – undang ini merupakan salah satu alat yang kuat dalam melindungi lingkungan hidup. Dalam penerapannya ditunjang dengan peraturan perundang -undangan sektoral. Hal ini mengingat Pengelolaan Lingkungan hidup memerlukan koordinasi dan keterpaduan secara sektoral dilakukan oleh departemen dan lembaga pemerintah non –departemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, seperti Undang-undang No. 22 Th 2001 tentang Gas dan Bumi, UU No. 41 Th 1999 tentang Kehutanan, UU No. 24 Th 1992 tentang Penataan Ruang dan diikuti pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Gubernur.

Selanjutnya keberadaan UU PLH no 23 tahun 1997 dirasa tidak cukup mampu menyelesaiakan persoalan kerusakan lingkungan, oleh karenanhya pada tahun 2009, setelah melalui proses yang cukup panjang disahkan UU Perlinfdungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) no 32 tahun 2009 sebagai pengganti UU PLH 23 tahun 1997. Terhadap UU PPLH banyak yang bertanya: apa yang baru dengan Undang-undang tersebut? Terhadap hal ini tentu saja tidak dapat dijawab singkat tetapi juga dapat diberi “kerling ilmiah” sederhana. Dari segi judulnya, jelas sudah berubah dari UUPLH (1997) menjadi UU PPLH (2009). UU PPLH menggunakan judul perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Judul ini disepakati oleh DPR RI dan Pemerintah untuk dibaca dalam satu tarikan nafas.

Komitmen kedua lembaga pembentuk UU PPLH menggarisbawahi bahwa kata perlindungan memiliki arti tekan yang kuat sebagai orientasi utama pengelolaan lingkungan hidup. Untuk itulah, kritik teoritik bahwa dalam kata “environmental management” sebenarnya sudah ada unsur perlindungan, sehingga kata tersebut tidak perlu ditambahkan tidaklah ditampik melainkan justru dilekatkan dan ditonjolkan untuk membuktikan perlindungan adalah masalah penting yang harus mendapatkan daya tekan. Secara seloroh saya sendiri memberi argumentasi bahwa penambahan kata perlindungan justru untuk menegaskan posisi kreatif pengelolaan lingkungan yang diagendakan bagi kepentingan perlindungan, sekaligus nama tersebut dapat dikenal sebagai “nama baptis” atau “nama naik haji”. Ibaratnya UUPLH setelah dikaji untuk direvisi, kemudian dilakukan perombakan pembaruan hukum, ibaratnya sedang “naik haji” yang akhirnya mendapat julukan nama baru sebagai hasil “ritual teologis yuridis” dengan nama perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Substansi pengelolaan lingkungan hidup tetap eksis dan menjadi ruh manajemen lingkungan di Indonesia tetapi dengan tarikan hakikiyah awal “perlindungan”. Dengan demikian, kata “perlindungan dan pengelolaan” lingkungan hidup dipersandingkan dalam arakan yang sama dengan tarikan desah yang senafas.

Pembaruan yang ada dalam UU PPLH sangat banyak. Peneguhan hak konstitusional atas lingkungan berdasarkan amanat UUD 1945 dan dinamika otonomi daerah telah menjadi landasan konsiderasi yang penting dan mengawali pembentukan UU PPLH. Dalam Penjelasan Umum menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Selain itu, Undang-Undang ini menurut Penjelasan Umumnya juga mengatur:

1. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen:
   1. kajian lingkungan hidup strategis,
   2. tata ruang,
   3. baku mutu lingkungan hidup,
   4. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
   5. amdal,
   6. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup,
   7. perizinan,
   8. instrumen ekonomi lingkungan hidup,
   9. peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup,
   10. anggaran berbasis lingkungan hidup,
   11. analisis risiko lingkungan hidup, dan
   12. instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   13. pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
   14. pendayagunaan pendekatan ekosistem;
   15. kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
   16. penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi,  dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
   17. penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas; penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
   18. penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil  lingkungan hidup.

Selanjutnya, Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Akankah dengan keterangan eksplanatif yang terdapat dalam UU PPLH, Indonesia akan memiliki “KLH Plus” alias KLH yang memiliki otoritas penuh melindungi dan mengelolaan lingkungan hidup secara nyata. Pihak sektoral tentu saja secara departemental harus dapat memahami atas terjadinya pergeseran kewenangan yang besar kepada KLH. Posisi hukum KLH jelas bertambah dan tentu akan sedikit mengurangi kewenangan sektor. Peristiwa ini selalu dialami negara-negara maju yang memiliki niatan besar bagi perbaikan nasib lingkungan hidupnya. Pergeseran lempengan kekuasaan selalu dapat terjadi dengan menjadikan kebijakan lingkungan sebagai episentrum pembangunan suatu bangsa. Pergeseran tersebut tentu saja jangan sampai mengakibatkan “gempa kekuasaan”. Apalagi nanti harus ada KLHS, RPPLH, Izin lingkungan, maupun penegakan hukum lingkungan terpadu, semuanya memberikan harapan yang optimistik bahwa Indonesia akan memiliki kualitas ligkungan yang lebih baik. Bisakah? Sejarah akan menguji kesungguhan kemitmen kita bersama untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan nusantara. Saatnya kini mensosialisasikan, melaksanakan dan menegakkan UU PPLH untuk bertindak nyata melindungi dan mengelola lingkungan.

1. E. Potret Lingkungan Hidup di daerah

Mengingat kompleksnya pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahan yang bersifat lintas sektor dan wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar-pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai fihak, serta ketegasan dalam penaatan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi barbagai pihak dan pengawasan serta penaatan hokum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan dan tidak berhenti pada slogan semata. Namun demikian fakta di lapangan seringkali bertentangan dengan apa yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup dari waktu ke waktu, ditunjukkan beberapa fakta di lapangan yang dapat diamati. Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam era otonomi daerah antara lain sebagai berikut.

1). Ego sektoral dan daerah. Otonomi daerah yang diharapkan dapat melimbahkan sebagian kewenangan mengelola lingkungan hidup di daerah belum mampu dilaksanakan dengan baik. Ego kedaerahan masih sering nampak dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, hidup, demikian juga ego sektor. Pengelolaan lingkungan hidup sering dilaksanakan overlaping antar sektor yang satu dengan sektor yang lain

2). Tumpang tindih perencanaan antar sektor. Kenyataan menunjukkan bahwa dalam perencanaan program (termasuk pengelolaan lingkungan hidup) terjadi tumpang tindih antara satu sektor dan sektor lain

3). Pandanaan yang masih sangat kurang untuk bidang lingkungan hidup. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik. Walaupun semua orang mengakui bahwa lingkungan hidup merupakan bidang yang penting dan sangat diperlukan, namun pada kenyataannya PAD masih terlalu rendah yang dialokasikan untuk program pengelolaan lingkungan hidup, diperparah lagi tidak adanya dana dari APBN yang dialokasikan langsung ke daerah untuk pengelolaan lingkungan hidup.

4). Keterbatasan sumberdaya manusia. Harus diakui bahwa didalam pengelolaan  ingkungan hidup selain dana yang memadai juga harus didukung oleh sumberdaya yang mumpuni. Sumberdaya manusia seringkali masih belum mendukung. Personil yang seharusnya bertugas melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup (termasuk aparat pemda) banyak yang belum memahami secara baik tentang arti pentingnya lingkungan hidup

5). Eksploitasi sumberdaya alam masih terlalu mengedepankan profit dari sisi ekonomi. Sumberdaya alam seharusnya digunakan untuk pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun kenyataannya tidak demikian; eksploitasi bahan tambang, logging hanya menguntungkan sebagian masyarakat, aspek lingkungan hidup yang seharusnya, kenyataannya banyak diabaikan. Fakta menunjukkan bahwa tidak terjadi keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup masih belum mendapatkan porsi yang semestinya.

6). Lemahnya implementasi paraturan perundangan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, cukup banyak, tetapi dalam implementasinya masih lemah. Ada beberapa pihak yang justru tidak melaksanakan peraturan perundangan dengan baik, bahkan mencari kelemahan dari peraturan perundangan tersebut untuk dimanfaatkan guna mencapai tujuannya.

7). Lemahnya penegakan hukum lingkungan khususnya dalam pengawasan. Berkaitan dengan implementasi peraturan perundangan adalah sisi pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan. Banyak pelanggaran yang dilakukan (pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan), namun sangat lemah didalam pemberian sanksi hukum.

8). Pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup. Pemahaman dan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup sebagian masyarakat masih lemah dan hal ini, perlu ditingkatkan. Tidak hanya masyarakat golongan bawah, tetapi dapat juga masyarakat golongan menegah ke atas, bahkan yang berpendidikan tinggi pun masih kurang kesadarannya tentang lingkungan hidup.

9). Penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Penerapan teknologi tidak ramah lingkungan dapat terjadi untuk mengharapkan hasil yang instant, cepat dapat dinikmati. Mungkin dari sisi ekonomi menguntungkan tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Penggunaan pupuk, pestisida, yang tidak tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Perlu dicatat bahwa sebetulnya di tiap-tiap daerah terdapat kearifan lokal yang sering sudah menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Tentu saja masih banyak masalah-masalah lingkungan hidup yang terjadi di daerahdaerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifakasi satu per satu, yang kesemuanya ini timbul akibat “pembangunan” di daerah yang pada intinya ingin mensejahterakan masyarakat, dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dengan fakta di atas maka akan timbul pertanyaan, apakah sebetulnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan masih diperhatikan dalam pembangunan kita. Apakah kondisi lingkungan kita dari waktu ke waktu bertambah baik, atau bertambah jelek? Hal ini sangat diperkuat dengan fakta seringnya terjadi bencana alam baik tsunami, gempabumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, semburan lumpur dan bencana alam lain yang menyebabkan lingkungan kita menjadi turun kualitasnya. Tentu saja tidak ada yang mengharapkan itu semua terjadi. Sebagian bencana alam juga disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

1. V. PENUTUP

Begitu banyaknya masalah yang terkait dengnan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pembangunan. Masalah tersebut dapat timbul akibat proses pembangunan yang kurang   memperhatikan aspek lingkungan hidup. Di era otonomi ini tampak bahwa ada kecenderungan permasalahan lingkungan hidup semakin bertambah kompleks, yang seharusnya tidak demikian halnya. Ada sementara dugaan bahwa kemerosotan lingkungan hidup tekait dengan pelaksanaan otonomi daerah, di mana daerah ingin meningkatkan PAD dengan melakukan eksploitasi sumberdaya alam yang kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan semestinya. Dengan cara seperti ini maka terjadi kemerosotan kualitas lingkungan di mana-mana, yang diikuti dengan timbulnya bencana alam. Terdapat banyak hal yang menyebabkan aspek lingkungan hidup menjadi kurang diperhatikan dalam proses pembangunan, yang bervariasi dari daerah satu dengan daerah yang lain, dari hal -hal yang bersifat lokal seperti ketersediaan SDM sampai kepada hal-hal yang berskala lebih luas seperti penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah cukup memadai, namun demikian didalam pelaksanaanya, termasuk dalam pengawasan pelaksanaannya perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh. Hal ini sangat terkait dengan niat baik pemerintah termasuk pemerintah daerah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya agar prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan dapat terselenggara dengan baik. Oleh karena pembangunan pada dasarnya untuk kesejahteraan masyarakat, maka aspirasi dari masyarakat perlu didengar dan program-program kegiatan pembangunan betul-betul yang menyentuh kepentingan masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Abdurrahman. 1990. Pengantar Hukum Lingkungan, Citra Aditya Bakti. Bandung

Anwar, Chairul. 1995. Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional,. Sinar Grafika. Jakarta.

Azhar, 2003. Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia, Universitas Sriwijaya Palembang,

Baiquni, M dan Susilawardani, 2002. Pembangunan yang tidak Berkelanjutan, Refleksi Kritis Pembangunan Indonesia. Transmedia Global Wacana, Yogyakarta.

Eggi Sudjana Riyanto. 1999. Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Hadjon, Philipus. M, et al. , 1998. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. UGM Press. Yogyakarta

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1997. Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan  erkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta. Marfai, M.A. 2005. Moralitas Lingkungan, Wahana Hijau, Yogyakarta

Kementrian Lingkungan Hidup RI. 2002. HImpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan  Hidup. Jakarta.

Sodikin. 2007.Penegakan hukum lingkungan: tinjauan atas undang-undang nomor 23 tahun 1997.Ed. rev. cet. 2 Djambatan .Jakarta.

Soemartono, Gatot R,1996.Hukum Lingkungan Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.. tentang Perlkindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan antara UUNRI No. 23 tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No 32 Tahun 2009

( Tugas MK. Hukum Lingkungan)

Oleh : Wahid Hamdan (NPM : 0920011028)

I.  PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari pada-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya, demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri

Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan Ia sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri.

Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Nurdu’a; Sudharsono, 1991:7). Secara Yuridis formal kebijaksanaan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia telah di tuangkan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yang sejak tanggal 19 September 1997 telah diundangkan. Undang-Uundang baru sebagai penggantinya yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan ketentuan Undang-Undang paying terhadap semua bentuk peraturan-peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup. Banyak prinsip ataupun azas yang terkandung dalam U.U.P.L.H tersebut, sangat baik untuk tujuan perlindungan terhadap lingkungan hidup beserta segenap isinya. Namun demikian untuk penerapannya masih perlu di tindak lanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana agar dapat beroperasi sebagaimana yang diharapkan.

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin parah. Hal ini merupakan dampak dari pola pengelolaan lingkungan yang salah dan eksploitasi alam yang tak bertanggung jawab membuat kondisi semakin memprihatinkan. Hampir setiap hari berbagai cerita duka akibat rusaknya lingkungan hidup mewarnai media masa, seperti bencana banjir, tanah longsor, kabut asap, tragedi lumpur Lapindo, dan lain-lain. Seiring dengan itu, muncul pula berita terungkapnya pembalakan liar, pembakaran hutan, dan pembangunan gedung-gedung atau proyek lain yang tidak mengindahkan tata letak dan prosedur perizinan dan masih banyak lagi perilaku yang tak terpuji yang menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun ironisnya, permasalahan penanganan dan penegakan hukum atas perusakan lingkungan hidup justru sangat lemah. Hukum Lingkungan Hidup nyaris tumpul dan tak berdaya menghadapi berbagai perkara kejahatan lingkungan. Selama ini, kekecewaan atas putusan pengadilan tampaknya cenderung ditimpakan kepada para penegak hukum saja, yang dinilai tidak profesional dan integritasnya diragukan. Hal tersebut memang tidak bisa dimungkiri, namun sebenarnya ketentuan hukumnya juga masih banyak kelemahaan dan harus segera direvisi. Pada kenyataannya, UUPLH, 1997 sudah tidak relevan lagi/tidak bisa optimal dalam melindungi lingkungan hidup dari perilaku tidak terpuji para pelaku kejahatan lingkungan dan sekaligus memberikan penghukuman yang setimpal bagi pelakunya.

Menurut Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc, yang disampaikan pada pembahasan RUUPPLH sebelum di sahkan tanggal 8 September 2009, Sumber kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan    di Indonesia banyak berpangkal pada dua masalah utama, yakni masalah kelembagaan/ struktural dan lemahnya pentaatan hukum. Ada dua fakta penting yang membuktikan hal ini. Pertama, studi terbaru yang diterbitkan oleh KLH-DANIDA dan ditulis oleh Prof. Maria Sumardjono et al (2008) menyimpulkan 13 UU yang mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk UU No 23 Tahun 1997), ternyata satu sama lain saling tumpang tindih dan tidak komplemen bahkan cenderung sebagai saling menegasikan. Temuan ini penting untuk disikapi oleh DPR. Jangan sampai UU PLH yang baru justru menambah kerumitan dan kompleksitas yang sudah ada. Kedua, hasil studi Kementerian Koordinasi Perekonomian (2007) tentang Daya Dukung Pulau Jawa yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab terlampauinya daya dukung Pulau Jawa adalah masalah kelembagaan. Sekitar 63 persen Perda (atau 176 Perda) yang diterbitkan oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota se Jawa berorientasi ekstratif terhadap sumberdaya alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Sisanya 31 persen Perda (atau 85 Perda) berorientasi kolaboratif, dan hanya 6 persen saja (atau 17 Perda) yang berorientasi devolusi pengelolaan sumberdaya alam.

Selain itu, sudah sepatutnya, RUU PLH mengintegrasikan lingkungan dalam pembangunan ekonomi, termasuk menghitung degradasi lingkungan dalam neraca ekonomi nasional dan sudah selayaknya RUU PLH sebagai UU yang mengikat UU sektor lain. Artinya, faktor lingkungan menjadi acuan kebijakan sektor lain. RUU ini diberi nama RUU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Alasannya, kondisi lingkungan terkini membutuhkan penanganan lebih dari sekadar aturan-aturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan.

Rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai pengganti UUPLH, 1997 diharapkan dapat mengakomodir nyaris semua persoalan substansial, struktural, dan kultural yang tidak dapat diatasi oleh UUPLH, 1997.

II.  UUPLH no 23 tahun 1997 vs RUU PPLH no 32 tahun 2009

I  S  I

Secara umum, perbedaan antara UUPLH, 1997 Dengan Rencana Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUUPPLH), 2009 dapat dibagi menjadi 2, yaitu

1. PERBEDAAN STRUKTUR (BATANG TUBUH)

A.  UUPLH (UU No 23/1997) terdiri dari 11 bab dan 52 pasal

B.  RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009 yang telah disahkan tanggal 8 September 2009 terdiri atas 18 bab dan 86 pasal

1. PERBEDAAN MATERI

A.  UUPLH (UU No 23/1997)

1. Isi UUPLH saat ini (UU No 23/1997) lebih menitik beratkan pada isu pencemaran lingkungan hidup (brown issue), sedangkan pengelolaan sumberdaya alam meskipun telah diatur dalam berbagai Undang-undang, namun terbatas pada masing-masing komoditas (hutan, tambang, perkebunan), sedangkan implikasi terhadap dampak negatif kumulatif di wilayah tertentu, belum ada yang mengaturnya.
   1. kelembagaan pemerintah, termasuk hubungan pusat dan daerah, belum mempunyai sinergi dan kapasitas untuk menjalankan kebijakan, baik yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam maupun pengelolaan lingkungan hidup.
   2. Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup sebatas pada pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran lingkungan
   3. Azas subsidaritas

B.  RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009

1. Dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ada pengaturan yang memberikan kewenangan kuat kepada penyidik pegawai negeri sipil. Wewenangnya mulai dari memeriksa kebenaran laporan, dokumen, hingga menangkap dan menahan pelanggar lingkungan.
2. PPNS. Pada Bab XV tentang Penyidikan, terdapat sembilan kewenangan PPNS, seperti memeriksa kebenaran laporan, memeriksa orang/badan hukum, meminta keterangan dan bukti, serta memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen. Lainnya, menyita bahan dan barang hasil pelanggaran, meminta bantuan ahli terkait penyidikan, memasuki lokasi untuk memotret, dan membuat rekaman video. Terakhir, wewenang menangkap dan menahan tersangka pelanggar lingkungan.
3. Dalam RUU PLH yang baru terkandung keinginan untuk memberi mandat yang lebih luas kepada lingkup pengelolaan lingkungan. Ranah pengelolan lingkungan hidup yang semula sebatas pada urusan kebijakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan pencemaran lingkungan; tampak diperluas ke: i) alokasi dan fungsi ruang; dan ii) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam.[1]  Pasal 5, 6, 7, dan 8
4. Dalam RUU PLH, pemulihan diletakkan sebagai bagian elemen pengendalian (bagian keempat dari Bab V Pengendalian, Pasal 23 dan 24), disamping itu pemulihan atas kerusakan dan pencemaran yang selama ini telah terjadi belum secara eksplisit dinyatakan untuk diatasi oleh negara dalam Pasal 23 dan 24. Dalam RUU PLH, pemantauan hanya diletakkan sebagai bagian dari kewenangan pejabat pengawas (Pasal 30).  DalamPasal 7. kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS). Hal ini tidak terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1997. Dari penerapan KHLS dalam UU PPLH diharapkan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan integrasi suatu kebijakan, rencana, dan program pembangunan.
5. penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Upaya itu diharapkan mencegah kerusakan lingkungan dengan peningkatan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang Amdal, dan Amdal sebagai persyaratan utama memperoleh izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan.
6. Sistem hukum dapat ditegakkan oleh pejabat pengawas dengan penghentian pelanggaran di lapangan dengan pemberlakukan UU PPLH. Begitu pula penangkapan, penahan, hasil penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik PNS yang dibawa ke jaksa penuntut umum (JPU) bersama kepolisian. Pemberi izin lingkungan tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan dapat dipidana. (bila pejabat publik yang berwenang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana setahun dan didenda Rp1 miliar,”)

III.  UU PPLH No 32 tahun 2009

Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 127 pasal yang mengatur secara lebih menyeluruh tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan

Beberapa point penting dalam UU No. 32 Tahun 2009 antara lain:

1. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
3. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
6. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
7. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
8. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
9. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
10. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
11. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan Undang-Undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Kita semua berharap, kehadiran UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH ini akan dapat memberikan lebih banyak manfaat dalam upaya kita, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lebih baik dan bijaksana, sehingga apa yang menjadi titipan anak cucu kita dapat kita serahkan kembali dalam kondisi yang masih layak. Semoga.

Pergantian adanya UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara filosofi Undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.

Munculnya konsep perlindungan hak asasi manusia (HAM) pada tahun 1974 oleh Rene Cassin dalam perkembangannya memasukan juga hak atas lingkungan yang sehat dan baik (the right to a healthful and decent environment).Hal ini dilatarbelangkani adanya persoalan lingkungan (khususnya pencemaran industri) yang sangat merugikan perikehidupan masyarakat.

Secara implisit perlindungan dan fungsi lingkungan hidup telah dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia, internasional covenant on economic, social and culture right (ICESCR), namun pengakuan secara eksplisit hak atas lingkungan hidup yang sehat (right to a healthy environment) dimulai dalam Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio sebagai non binding principle. Dalam berbagai konsitusi ditingkat nasional, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik telah diakui seperti halnya Konsitusi Afrika Selatan, Korea Selatan, Equador, Hungary, Peru, Portugal dan Philippines.

Untuk Indonesia, pertama kali hak atas lingkungan yang sehat dan baik diakui dalam sebuah UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Lingkungan Hidup yang diganti dengan UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian juga hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia diakui sebagai HAM melalui ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia . Di salah pasal pada Dekrasi Nasional tentang HAM menetapkan bahwa,” setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik. Dalam perkembanganya dengan keluarnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di Bab HAM dan Kebebasan Dasar Manusia,dibawah bagian Hak untuk Hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dasarnya pada Pasal 28H UUD 1945, dengan ditempatkan hak lingkungan ini diharapkan semua lapisan masyarakat semakin menjaga kualitas lingkungan hidup dengan perlu dilakukan suatu perlindungan dan pengelolaan yang terpadu, intragrasi dan seksama untuk mengantisipasi penurunan akibat pemanasan global.

UU No 32 Tahun 2009, juga memasuhkan landasan filosofi tentang konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka pembangunan ekonomi . Ini penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena persoalan lingkungan kedepan semakin komplek dan syarat dengan kepentingan investasi. Karenannya persoalan lingkungan adalah persoalan kita semua, baik pemerintah, dunia investasi maupun masyarakat pada umumnya.

Reformasi yang ingin dibangun pada UU No.32 tahun 2009 , adanya era otonomi daerah, yang banyak memberi perubahan dalam hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu suatu landasan filosofi yang mendasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah-daerah. Bukan rahasia lagi bahwa dengan otonomi daerah yang ditandai adanya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah memberi suatu kekuasaan pada raja-raja baru di daerah dengan membabat habis sumber daya alam kita, baik berupa hutan, tambang, perkebunan dan lain-lainnya. Yang semua itu tidak memperhatikan lingkungan dan dianggap tidak penting lingkungan itu.

Kedepan dengan terbitnya UU No.32 Tahun 2009, yang filosofinya begitu menghargai lingkunga, agar setiap orang menghormati hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak sewenang-wenang dalam memandang alam nan indah ini.

Dalam UU No 32 Tahun 2009, AMDAL mendapat porsi yang cukup banyak dibandingkan instrumen lingkungan lainnya, dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Tetapi pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya “dampak besar”. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997 disebutkan bahwa “AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup ……”, pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa “ AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan …..”.

Dari ke 23 pasal tersebut, ada pasal-pasal penting yang sebelumnya tidak termuat dalam UU No. 23 Tahun 1997 maupun PP No.27 Tahun 1999 dan memberikan implikasi yang besar bagi para pelakuAMDAL, termasuk pejabat pemberi izin.

Hal-hal penting baru yang terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain:

1. AMDAL dan UKL/UPL merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL;
3. Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL;
4. Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan;
5. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Selain ke – 5 hal tersebut di atas, ada pengaturan yang tegas yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahu 2009, yaitu dikenakannya sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran bidang AMDAL. Pasal-pasal yang mengatur tentang sanksi-sanksi tersebut, yaitu:

1. Sanksi terhadap orang yang melakukan usaha/kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
2. Sanksi terhadap orang yang menyusun dokumen AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi;
3. Sanksi terhadap pejabat yang memberikan izin lingkungan yang tanpa dilengkapi dengan dokumen AMDAl atau UKL-UPL.

Kaitan UU No. 32 Tahun 209 dengan Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2008:

Sebelum disahkannya UU No. 32 Tahun 2009, KLH sudah menerbitkan peraturan menteri yang mengatur tentang Persyaratan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL (Permen. LH No. 11 Tahun 2008). Pada Pasal 4  Permen. LH No. 11 Tahun 2008 disebutkan bahwa persyaratan minimal untuk menyusun suatu dokumen AMDAL adalah 3 (tiga) orang dengan kualifikasi 1 orang Ketua Tim dan 2 orang Anggota Tim yang kesemuanya sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sementara amanat dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang tertuang dalam Pasal 28 adalah ”Penyusun dokumen sebagaimana … wajib memiliki sertifikat penyusun dokumen AMDAL”.  Jika yang dimaksud “penyusun dokumen AMDAL” pada undang-undang lingkungan yang baru adalah seluruh tim yang ada dalam suatu proses penyusunan dokumen AMDAL, maka dengan demikian Permen. LH No. 11 Tahun 2008 Pasal 4 sudah tidak berlaku lagi. Implikasinya selanjutnya adalah masa berlakunya persyaratan tersebut harus mundur sampai ada peraturan menteri yang secara rinci mengatur tentang hal itu sesuai amanat dalam Pasal 28 Ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada KLH untuk membuat peraturan yang mengatur lebih rinci hal tersebut..

IV. KESIMPULAN

Meskipun dalam banyak hal RUUPPLH, 2009 secara substansial jauh lebih baik dan terperinci dibandingkan dengan UU PLH, 1997, namun ada beberapa hal yang masih menjadi kelemahan, antara lain :

1. RUU PLH justru tampak ‘mundur kebelakang” yang ditunjukkan dengan hanya memperkuat instrumen yang cenderung bersifat reaktif seperti AMDAL. Yang menguat di dalam RUU PLH justru instrumen AMDAL. Ada 9 Pasal di dalam RUU PLH yang mengatur tentang AMDAL. Jauh lebih banyak dari pada UU PLH No 23 Tahun 1997 yang mengatur AMDAL hanya di 3 Pasal. penguatan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Upaya itu diharapkan mencegah kerusakan lingkungan dengan peningkatan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen Amdal, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang Amdal, dan Amdal sebagai persyaratan utama memperoleh izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan.
2. Di dalam RUU PLH, KLHS tampak hanya ditempatkan sebagai pelengkap dalam  tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 40, 41, dan 42). Padahal pengendalian kerusakan sumberdaya alam maupun pencemaran lingkungan hidup tidak akan efektif apabila tidak disertai instrumen KLHS untuk mencegahnya pada tingkat kebijakan, rencana maupun program. KLHS mempertimbangkan unsur-unsur keterkaitan, keseimbangan serta keadilan; seperti keterkaitan antar daerah, keseimbangan antara unsur-unsur ekonomi, sosial dan ekologi serta keadilan bagi masyarakat sebagai penerima dampak. RUU PLH perlu memberi mandat kepada pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah yang memerinci pelaksanaan KLHS tersebut. Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS). Hal ini tidak terdapat dalam UU No. 23 Tahun 1997. Dari penerapan KHLS dalam UU PPLH diharapkan pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dan integrasi suatu kebijakan, rencana, dan program pembangunan.
3. Total terdapat 26 kewenangan baru bagi KNLH, sejumlah kewenangan yang diatur, di antaranya menerbitkan izin lingkungan bagi kegiatan berskala besar dan penting, mengawasi kegiatan yang izin lingkungannya dikeluarkan KNLH dan daerah, mencabut izin lingkungan yang telah dikeluarkan, mengembangkan dan melaksanakan instrumen ekonomi lingkungan hidup, menangkap dan menahan orang, serta menggugat secara perdata apabila terjadi kerugian terhadap negara. Ada juga kewenangan membuat kajian lingkungan hidup strategis secara nasional untuk pembangunan wilayah, perencanaan, dan program. Sebagaimana disebutkan oleh Koordinator Tim Ahli Pemerintah Mas Achmad Santos, penambahan kewenangan tersebut membutuhkan syarat pelaksanaan. Syarat tersebut, di antaranya, pengawasan ketat pelaksanaan di lapangan. Apabila tidak diantisipasi dengan baik, KNLH bisa menjadi sumber penyalahgunaan kewenangan, termasuk korupsi (Kompas, September 2009)